MAKASSAR,Ruang Media Sulsel. Id— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Green Leadership Forum yang digelar di Hotel Sheraton, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang dihadiri kepala daerah se-Sulawesi Selatan ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dalam kebijakan daerah.
Forum ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen daerah dalam menghadapi krisis iklim global, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya konsistensi antara komitmen global, nasional, dan lokal terkait penanganan perubahan iklim.
Ia menekankan adanya kesenjangan pelaksanaan di lapangan meskipun Indonesia secara aktif hadir di berbagai forum dunia seperti Conference of Parties (COP).
“Kalau kita rutin ikut COP tetapi tidak diumumkan secara nasional, dan tidak diturunkan secara lokal. Kita butuh eksekusi yang nyata, bukan sekadar partisipasi seremoni,” tegas Bima Arya.
Mantan Wali Kota Bandung itu juga mengungkap data mengkhawatirkan mengenai krisis lingkungan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-17 dunia untuk polusi udara terburuk berdasarkan IQR.
Selain itu, terdapat 170 jenis flora dan 189 fauna yang kini berstatus kritis dan terancam punah.
“Kita menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ujarnya.
Wamendagri menekankan, dua sektor yang paling relevan dengan keseharian pemerintah daerah, yaitu transportasi dan pengelolaan limbah.
Kedua sektor ini dinilai sebagai penyumbang signifikan emisi karbon, namun masih belum tertangani secara komprehensif di banyak wilayah.
“Tidak semua kota punya industri besar, tapi semua punya kendaraan dan sampah. Sayangnya, belum ada satu kota pun di Indonesia yang berhasil menangani sampah dari hulu ke hilir secara paripurna,” ungkapnya.
Ia mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal, anak muda, dan sektor swasta.
“Maka penguatan green leadership harus melampaui kegiatan simbolik dan menjadi ekosistem perubahan di seluruh tingkatan pemerintahan,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Wamendagri dan menyatakan kesiapannya mendorong transformasi hijau di semua daerah.
Menurutnya, pembangunan kota yang berkelanjutan bukan hanya kebutuhan, tapi menjadi tanggung jawab moral bagi generasi masa depan.
“Kami di Makassar sudah memulai langkah konkret dengan memperluas program edukasi lingkungan, memperkuat sistem bank sampah, dan mendorong transportasi ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa Makassar siap menjadi salah satu kota percontohan dalam penguatan kebijakan lingkungan hidup yang terintegrasi, dan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan target nasional.
“Tentu ini butuh ekosistem yang saling mendukung dari pusat hingga Kota, wilayah kelurahan,” tambah Munafri.
